Senin, 22 Juni 2024, mahasiswa Universitas Sebelas Maret menggelar aksi massa dan mimbar bebas guna menyuarakan keresahan mereka terkait kebijakan yang diambil pada akhir masa Jokowi. Aksi yang melibatkan seluruh kalangan mahasiswa ini berlangsung di boulevard UNS yang dikoordinasikan oleh BEM UNS.
Aksi yang dimulai pukul 16.00 WIB ini berisi orasi dari berbagai mahasiswa perwakilan fakultas dan diakhiri dengan pernyataan sikap oleh demonstran. Keresahan terkait beberapa kebijkan yang diambil oleh pemerintah menjadi latar belakang utama aksi ini digelar. Aksi dengan tajuk “7 Dosa Besar Jokowi yang Mematikan” itu dihadiri oleh BEM UNS dari seluruh fakultas dan mahasiswa umum. “Kemarin kita dari fakultas-fakultas membuat isu sesuai daripada disiplin ilmu masing-masing. Kalau misalnya di FKIP ya kita fokusnya di isu pendidikan. Kalau kita di FH mengkaji produk hukum yang bermasalah dan juga kayak FP mengkaji tentang hutan Papua,” ujar Miqdad selaku ketua BEM FKIP UNS (22/6).
Aksi ini bertujuan untuk memantik kesadaran serta mencerdaskan mahasiswa dan masyarakat dalam menanggapi kebijakan-kebijakan merugikan yang dikeluarkan pada masa akhir jabatan Jokowi. Salah satu kebijakan yang merugikan adalah RUU Penyiaran yang berisi larangan konten jurnalis investigasi yang menyebabkan pers tidak lagi bebas dalam membuat berita. Selain itu, terdapat tujuh kebijakan baru yang dikeluarkan, yaitu Dwifungsi TNI-Polri, UU Tapera, RUU Penyiaran, Putusan MA, Isu Papua, PP Ormas Tambang, dan Komersialisasi Pendidikan. Beberapa kebijakan ini dianggap nyeleneh, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta hanya menguntungkan pihak atas. “Malah menguntungkan pihak atas atau pihak oligarki. Itulah kenapa kita mengambil isu tersebut. Karena dianggap isu ini nyeleneh, isu ini aneh. Tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” jelas Diki selaku BEM FH UNS (22/6). Hal tersebut menjadi masalah utama mengapa isu ini perlu diangkat.
Diharapkan, setelah adanya aksi ini dapat menjadi pemantik para mahasiswa dan masyarakat untuk peduli terhadap isu-isu tersebut. Harapan lainnya dari aksi ini adalah agar pemerintah mengkaji kembali, bahkan menghapuskan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan. Seperti yang diungkapkan Ezra, salah satu BEM FH UNS, “Kalau harapan jelas dengan adanya kebijakan-kebijakan yang lahir serta kontroversial ini, kami harap perlu ditinjau kembali. Perlu dikaji kembali sebelum nantinya disahkan. Ketika memang hal itu dianggap perlu dan mendesak, perlu juga diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri.”
_Qisti & Salma
