Dalam beberapa dekade terakhir, dunia pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pendidikan, yang dulunya dipandang sebagai sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kini makin dipandang sebagai komoditas. Fenomena komersialisasi pendidikan ini memicu berbagai perdebatan mengenai esensi pendidikan itu sendiri. Apakah pendidikan seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara atau sekadar barang dagangan yang bisa diperjualbelikan?
Komersialisasi pendidikan di Indonesia terlihat jelas dengan makin banyaknya lembaga pendidikan swasta yang bermunculan. Lembaga-lembaga ini menawarkan berbagai fasilitas dan program unggulan yang menarik minat masyarakat. Namun, di balik semua keunggulan tersebut, terdapat biaya yang tidak sedikit. Bagi kalangan mampu, biaya pendidikan yang tinggi mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun, bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, biaya ini menjadi beban yang berat dan bahkan bisa menghalangi akses mereka terhadap pendidikan berkualitas.
Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan siswa baru di sekolah negeri sebenarnya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ini. Tetapi dalam praktiknya, sistem ini masih belum optimal. Banyak orang tua yang rela mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan anak-anak mereka dapat bersekolah di sekolah yang mereka anggap lebih baik, baik melalui jalur prestasi, bahkan pindah domisili. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan kualitas antara sekolah negeri di berbagai daerah.
Komersialisasi ini juga merambah ke perguruan tinggi. Biaya kuliah yang makin tinggi membuat banyak mahasiswa harus mencari beasiswa atau bekerja paruh waktu untuk membiayai pendidikan mereka. Perguruan tinggi terutama yang berbasis swasta juga sering kali lebih fokus pada profitabilitas daripada kualitas pendidikan. Mereka berlomba-lomba menarik mahasiswa dengan berbagai program studi yang dianggap “menjual” tanpa memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja atau pembangunan nasional.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pendidikan juga membutuhkan dana yang besar untuk dapat terus berkembang dan berinovasi. Pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai semuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa komersialisasi pendidikan sampai batas tertentu memang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pendidikan itu sendiri.
Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pendidikan bukan sekadar transaksi jual beli. Pendidikan adalah hak dasar setiap individu yang harus dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan memang tidak bisa lepas dari aspek ekonomi. Namun, komersialisasi pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengabaikan esensi dasar pendidikan itu sendiri. Pendidikan harus tetap menjadi alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan. Pendidikan yang baik dan berkualitas adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Semua pihak baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tetap berfokus pada mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan semata-mata pada keuntungan finansial. Sebab, hanya dengan pendidikan yang adil dan merata, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih maju dan sejahtera.
_Marcheva Eri