Aksi damai pemulung Putri Cempo sebagai protes larangan memulung di TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jumat (1/5). LPM Motivasi/Adi Nugroho
persmamotivasi.com , Surakarta – Paguyuban Pemulung Putri Cempo menggelar aksi damai di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo, pada Jumat (1/5). Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan otonomi aktivitas pemulung di wilayah tertentu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 digelar secara sederhana namun sarat makna simbolis. Puluhan pemulung memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap kebijakan pelarangan memulung di TPA Putri Cempo. Rangkaian aksinya terbagi dalam dua sesi, yakni pada pagi dan sore.
Dimulai pukul 09.00 WIB, sesi pagi berlangsung khidmat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan orasi dari perwakilan paguyuban pemulung. Sebagai penutup, peserta aksi makan nasi kucing bersama sebagai simbol perjuangan kaum buruh dalam mencari sesuap nasi. Di akhir, Kepala DLH Kota Surakarta, Herwin Tri Nugroho Adi menyatakan pemerintah tidak melarang aktivitas memulung, melainkan hanya melakukan penataan lokasi.
“Pemulung niku mboten dilarang nggih, untuk alasan itu TPA Putri Cempo diatur, dikelola, dan dikendalikan,” tegas Herwin, Jumat (1/5).
Pernyataan tersebut lantas menuai tanggapan panas dari para peserta aksi. Pemulung menilai ucapan tersebut tidak konsisten, lantaran sebelumnya pihak DLH secara tegas menyampaikan adanya pelarangan aktivitas memulung di area TPA.
Memasuki sore hari, aksi bertajuk “Festival Sampah” digelar mulai pukul 16.00 WIB. Acara ini menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari senam bersama, layanan cek kesehatan gratis, lapak baca, diskusi terbuka, hingga pagelaran seni monolog dan wayang yang melibatkan paguyuban pemulung Putri Cempo, mahasiswa, serta masyarakat umum.
Diskusi terbuka dimulai pukul 18.00 WIB. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan rasa lega atas jalannya aksi pagi hari, meski kekhawatiran belum sepenuhnya hilang. Mereka menyesalkan langkah pemerintah yang minim mitigasi dan sosialisasi jauh sebelum kebijakan ditetapkan.
“Pemerintah harusnya lebih cermat lagi dan menindaklanjuti, terkait isu ini sebelum terjadi dikasih penanggulangan dulu seperti sosialisasi,” ungkap Suparno, salah satu pemulung, Jumat (1/5).
Namun, festival yang direncanakan berlangsung hingga pukul 22.30 WIB tersebut terpaksa berakhir prematur. Adanya intervensi dari Polisi Sektor Jebres di lokasi yang memaksa dialog warga dan penampilan seni dibubarkan lebih awal pada pukul 19.30 WIB.
Penulis: Muhammad Abid Ar Rofiqi dan Adi Nugroho
Penyunting: Syiva Alifah