Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM 2025, berfoto bersama peserta usai diskusi publik bertema “Merdeka atau Dipaksa Merdeka” yang digelar BEM UNS di Burjo Sekawan, Surakarta, Selasa (18/8). BEM UNS
persmamotivasi.com, Surakarta—Kementerian Aksi Kreatif dan Propaganda (AKSPRO) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) menggelar diskusi publik bertema “Merdeka atau Dipaksa Merdeka” pada Selasa (18/8/2026). Menghadirkan mantan ketua BEM Universitas Gadjah Mada 2025, Tiyo Ardianto, sebagai pembicara utama.
Ahmad Muhajir atau yang kerap disapa Moe, Wakil Menteri AKSPRO BEM UNS, menjelaskan bahwa diskusi ini bukan sekadar seremonial menyambut Hari Kemerdekaan. Menurutnya, pemilihan waktu di awal perkuliahan bertujuan untuk memantik kesadaran mahasiswa baru sebagai estafet pergerakan.
Acara itu, tambah Moe, bukannya berjalan tanpa kendala, terdapat lika-liku di balik perpindahan lokasi, mulai dari area Danau UNS yang terkendala izin, sempat berpindah ke Boulevard, akhirnya mengalami pembatalan sepihak oleh pihak Solo Techno Park (STP) meskipun panitia telah melakukan pembayaran sewa. “Itu yang menjadi cukup kejanggalan bagi kami. Tiba-tiba ada agenda internal [STP] dadakan. Akhirnya diskusi menetap di Burjo Sekawan sebagai lokasi terakhir,” ungkapnya, Selasa (18/8).
Syahdan, mikrofon diserahkan kepada Tiyo. Ia melontarkan kritik terhadap sistem demokrasi nasional yang dinilai masih terjebak dalam warisan kultur feodalisme. “Kita ini sebenarnya merdeka atau dipaksa merdeka? Ada kecacatan fundamental. Demokrasi kita dipaksakan di atas alam pikir yang selama ratusan tahun terbiasa dengan feodalisme dan monarki. Masalah di Indonesia itu kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pergantian presiden,” tegas Tiyo, Selasa (18/8).
Ia juga mengajak audiens untuk melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini. Ia mengingatkan agar kaum intelektual tidak terjebak dalam naive consciousness (kesadaran naif) yang gemar menyalahkan figur pemimpin secara personal semata. “Boleh saja marah terhadap Prabowo maupun Gibran, tetapi kemarahan itu harus ditransformasikan ke hal yang lebih besar, yakni terhadap kritik terhadap sistem, kultur, dan struktur hukum yang kini kiat morat marit,” jelasnya.
Fenomena penjajahan algoritma, ujarnya, membuat generasi muda sibuk mengejar dopamin digital tanpa mengenal akar masalah yang dipecahkan. Baginya aktivis mahasiswa kini seringkali terjebak menjadi pengkritik penguasa hanya karena belum memegang kekuasaan itu sendiri. Ia menekankan pentingnya fase menjadi manusia terlebih dahulu sebelum memimpikan perubahan yang besar.
“Sebelum bermimpi revolusi, perlunya kita menjadi manusia terlebih dahulu. Menjadi manusia yang baik itu sudah cukup, sebab moralitas di Indonesia sudah obrak abrik. Tugas kita sekarang bukan sekadar demonstrasi, tapi mengawasi pemimpin dan memperbaiki moralitas bangsa,” katanya.
Penulis: Lail & Sofi
Penyunting: Anto