Rabu (19/02/2025) – Mahasiswa Solo Raya menggelar aksi “Indonesia Gelap” di depan DPRD Surakarta pukul 15.15 WIB untuk menolak berbagai kebijakan pemerintah, terutama terkait efisiensi anggaran yang dinilai merugikan rakyat.
Muhammad Toriq, Presiden BEM FISIP UNS, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto. “Kami melihat banyak kebijakan yang tidak pro-rakyat, sehingga mahasiswa dan masyarakat merasa kecewa. Hari ini kami menyampaikan keresahan ini kepada DPRD Surakarta,” ujar Toriq (19/02). Aksi ini melibatkan massa dari berbagai organisasi di Solo Raya, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mahasiswa dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), serta beberapa organisasi masyarakat. Massa membentangkan spanduk tuntutan, berorasi, dan melakukan pembakaran ban di depan kantor DPRD Surakarta.
Terdapat beberapa poin tuntutan yang diajukan kepada DPRD Surakarta dalam aksi ini, di antaranya mencabut Invest Pemersatu 2025 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, meninjau ulang kebijakan pengelolaan kinerja kampus yang dinilai menciptakan ketidakadilan, serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis yang dianggap menyebabkan pemangkasan anggaran di sektor lain.
Menanggapi aksi ini, Humas DPRD Surakarta, Gilang, menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa akan dirapatkan dan dikirim ke pusat untuk dievaluasi. “Seharusnya beberapa tuntutan mahasiswa direalisasikan agar masyarakat merasa tenang. Saat ini kebijakan yang ada masih kurang evaluasi dan banyak dampak buruknya,” ungkap Gilang (19/02).
Aksi yang berlangsung selama empat jam akhirnya membuahkan hasil. Anggota DPRD Surakarta bersedia menandatangani surat tuntutan yang diajukan mahasiswa. Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa DPRD Surakarta harus benar-benar menepati janji untuk mengusulkan tuntutan mereka ke DPR pusat.
Setelah aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran dan lebih transparan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. “Kami ingin kebijakan yang adil dan transparan,” ujar Toriq (19/02). “Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan yang merugikan rakyat,” tambah Rizki dari PMII (19/02). “Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami akan terus melawan,” tegas Ahmad Fahri selaku aktivis 98 (19/02). Massa menegaskan bahwa jika dalam tiga hari tidak ada perubahan, aksi serupa akan kembali dilakukan.
Aghna_Dyah_